Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menerima sebanyak 27 Dokumen berupa sertifikat aset tahap kedua dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, setelah sebelumnya pada tahap pertama telah diterima sebanyak 38 dokumen berupa sertifikat aset dari total lebih kurang 80 obyek.

Program KPK yaitu capaian indikator MCP salah satunya tentang manajemen aset, dalam hal ini Pemerintah Kota Bima telah menjalin kerjasama dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional Kota Bima berkenaan dengan penertiban aset-aset daerah yang belum memiliki kekuatan hukum sesuai aturan yang berlaku.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Bima, Drs. Adisan menyampaikan, ini adalah salah satu program KPK yaitu indikator capaian MCP, salah satunya tentang manajemen aset, dalam hal itu pemerintah Kota Bima telah melakukan kerjasama yang lebih kongkrit dengan BPN tentang penertiban aset-aset daerah yang ada diwilayah Kota Bima.

Pemerintah kota Bima akan terus melakukan upaya penertiban aset dengan mengsertifikasi aset-aset pemerintah, sehingga mempunyai bukti kepemilikan hak yang sah secara aturan. Imbuhnya.

"Alhamdulillah, BPN sekarang juga memiliki sikap yang sama sebagai institusi yang menerbitkan sertifikat, selama ini sejak kepemimpinan Pak Supriyadi sudah banyak sertifikat aset pemerintah Kota Bima yang diterbitkan," ujarnya.

Kata dia, selanjutnya nanti akan berproses pada aset yang belum memiliki alas hak, sehingga target capaian MCP Kota Bima akan lebih meningkat lagi. Tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Bima Supriyadi, S.SiT, M.AP mengatakan, hari ini merupakan tahap kedua penyerahan berupa dokumen sertifikat aset Kota Bima sebanyak 27 sertifikat.

Selain itu juga kata dia, selain menyerahkan 27 dokumen sertifikat aset, juga dalam rangka menyampaikan tentang sistem Pengamanan aset dengan sistem informasi geografis, dan penyelesaian secara menyeluruh aset Kota Bima pada tahun 2023.

"Penyerahan sertifikat tahap II hari ini sebanyak 27, sehingga total penyerahan 65 sertifikat tanah aset Pemkot, artinya sudah 85 % dalam kurun waktu satu bulan," ungkap Supriyadi.

Ia menambahkan, selain sertifikat tanah, juga disiapkan aplikasi untuk memantau dan mengamankan aset berbasis webGIS, sehingga mudah di akses dan dipantau tiap saat melalui Aplikasi PASTI KOBI.

"Semua ini dalam rangka peningkatan indexs capaian MCP Kota Bima, maka pada tahun depan akan ada 300 bidang lebih yang akan dilaksanakan percepatan sertifikasi aset milik Pemkot Bima," tutupnya.